Berita Terkini

BA-PLENO-REKAPITULASI-DPB-SEPTEMBER-2021-KPU-KOTA-PALOPOUnduh PALOPO -- Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Palopo untuk bulan September 2021 ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yakni dari 108.551 pada Agustis kini tinggal 108.473 atau berkurang 78 pemilih. Menurut Ketua KPU Kota Palopo, Abbas Djohan penurunan ini dipengaruhi tingginya jumlah pemilih yang pindah ke luar Kota Palopo dari pada yang pindah masuk. "Dari olah data yang kami lakukan bulan ini memang terjadi penurunan jumlah pemilih kita", terang Abbas Djohan usai pleno digelar, Kamis (30/09/2021). Selain faktor pindah ke luar yang cukup tinggi tambah Abbas, penurunan tersebut juga di pengaruhi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). "Khusus TMS kategori meninggal dunia juga terbilang masih cukup tinggi", kata mantan pengacara ini. Dari data yg diperoleh terdapat sebanyak 86 pemilih yang meninggal dunia, potensi pemilih baru sebanyak 138 orang, 80 orang pindah ke luar Palopo sementara yang pindah masuk ke Kota Palopo Hanya terdapat 37 orang sehingga total angka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kota Palopo per 30 September 2021 sebanyak 108.473 orang.(isw)

PALOPO-- Bertempat di ruang media center KPU Kota Palopo melaksanakan rapat koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode triwulan III September yang dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan UPTD Cabang Dinas (Cadis) Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/09/2021). Penandatanganan MoU tersebut sebagai upaya mengoptimalkan pendataan data pemilih berkelanjutan (DPB) dimana salah satu potensi data pemilih yang perlu digarap oleh KPU adalah data pelajar yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pemilih. "MoU ini tentu akan semakin membantu kami dalam melakukan pendataan potensi pemilih yang ada di Kota Palopo", ungkap Ketua KPU Kota Palopo, Abbas Djohan dalam sambutannya usai menandatangani MoU. Sehingga lanjut Abbas pihaknya akan mengoptimalkan data pemilih sehingga data yang dihadirkan benar-benar mendekati angka riil di lapangan. Sementara Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sulawesi Selatan, Tien Suharti berjanji akan langsung mesupport KPU Kota Palopo dengan data yang dimilikinya. "Di kami (Dinas Pendidikan) ada data siswa yang disebut dapodik atau data pokok pendidikan dimana data tersebut memuat data seluruh siswa SMA dan SMK di Kota Palopo mulai kelas X hingga kelas XII", janji Tien Suharti. Dalam rakor tersebut terungkap jika daftar pemilih berkelanjutan Palopo per 31 Agustus 2021 sebanyak 108.551 orang dengan rincian 53.106 pemilih laki-laki dan 55.445 pemilih perempuan. Turut hadir dalam rakor tersebut Komisioner Bawaslu, Polres Palopo, Kepala Badan Kesbang Linmas, Dinas Dukcapil, sejumlah Camat, perwakilan partai politik.(isw)

BA-PLENO-REKAPITULASI-DPB-AGUSTUS-2021-1Unduh PALOPO -- Ada hal yang tak biasa saat KPU Kota Palopo menggelar rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Selasa (31/8/2021). Itu lantaran pleno tersebut dilaksanakan pada malam hari. Ketua KPU Kota Palopo, Abbas Djohan mengungkapkan digelarnya pleno pada malam hari tersebut sebagai bentuk pemanasan jelang tahapan pemilu yang rencananya akan dimulai awal tahun 2022 mendatang. "Selama ini plenonya kami laksanakan siang, kali ini kami coba lakukan malam hari sebagai pemanasan jelang tahapan", terang Abbas Djohan. Abbas menambahkan ke depan sejumlah rapat dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan malam hari untuk adaptasi. Dalam rapat pleno PDPB tersebut terungkap jumlah potensi pemilih baru Kota Palopo mengalami penambahan sebanyak 209 orang terdiri dari 95 laki-laki dan 114 perempuan. Sementara itu jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 179 pemilih dengan rincian 91 laki-laki dan 88 perempuan sehingga jumlah pemilih yg terdapat dalam daftar pemilih berkelanjutan untuk bulan Agustus 2021 sebanyak 108.551 pemilih terdiri dari 53.106 pemilih laki-laki dan 55.445 pemilih perempuan.(isw)

PALOPO -- Diskusi Kamisan KPU Sulsel yang dikemas dalam Kelas Virtual Hukum dan Pemilu makin diminati. Pesertanya tidak hanya KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan tetapi juga oleh KPU di luar Sulsel. Hal itu terlihat saat digelarnya Kelas Virtual yang keempat pada Kamis (19/08/2021) tercatat setidaknya ada seratus lebih peserta KPU kabupaten Kota dan KPU Provinsi yang turut ambil bagian untuk mendengarkan materi yang dibawakan oleh Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari. Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan, Iswandi Ismail mengaku surprais dengan makin banyaknya peserta yang ikut dalam kegiatan yang digagas bersama Divi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulsel itu. "Sebelumnya memang teman-teman membagikan info kegiatan ini di sejumlah grup media sosial, alhamdulillah responnya luar biasa dengan makin banyaknya KPU daerah lain di luar Sulsel yang hadir", ungkap mantan jurnalis ini. Dirinya dan komisioner KPU se Sulsel berharap Kelas Virtual ini tidak hanya sebagai tempat berdiskusi dan berbagi ilmu semata, "Namun juga bisa menjadi ajang silaturahmi sesama komisioner KPU se Indonesia khususnya di masa pandemi covid-19 ini," harap Wandi sapaan akrabnya. Sejumlah KPU dari luar Sulsel yang ikut dalam kegiatan yang digelar selama tiga setengah jam tersebut diantaranya KPU Jawa Barat, KPU Jambi, KPU Sulawesi Barat, KPU Sumatera Selatan, KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kabupaten Dumai, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, KPU Bulungan (Kalimantan Utara), KPU Kota Palangkaraya, KPU Phuwatu dan KPU Bone Bolango (Gorontalo), KPU Kota Batu (Jawa Timur), KPU Kabupaten Bandung Barat, KPU Purwakarta, KPU Indramayu, KPU Sumedang (Jawa Barat), KPU Kota Kota Palu dan KPU KPU Tolitoli (sulawesi Tengah), KPU Blora, KPU Wonosobo dan KPU Mojokerto (Jawa Tengah) serta KPU Mamasa dan KPU Mamuju Tengah (Sulawesi Barat) dan sejumlah KPU Kabupaten/Kota lainnya.(isw)

PALOPO -- Besarnya kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang kepada KPU dalam menyelenggarakan Pemilu mau pun Pilkada sangat rentan menimbulkan tindakan penyelewengan. Oleh karena itu KPU butuh pengawasan ekstra. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari saat didapuk sebagai pembicara pada diskusi Hukum dan Pemilu dalam Kelas Vitual yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulsel, Kamis (19/08/2021). "Bagaimana tidak, oleh Undang Undang KPU diberi kewenangan mulai dari seleksi peserta/calon, melakukan pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan peserta/calon semua dilakukan oleh KPU", jelasnya. Dengan kewenangan tersebut, lanjut Hasyim Asy'ari maka yang berhak membatalkan calon adalah KPU karena KPU lah yang menetapkan (melalui surat keputusan). "Sebab yang dipersoalkan (digugat) adalah SK yang dikeluarkan oleh KPU", tegasnya. Oleh sebab itu Ia mengeaskan kepada seluruh jajaran KPU, sebelum membuat keputusan wajib mengedepankan unsur ketelitian dan kehati-hatian, "Sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar sempurna sesuai aturan", pintanya. Hasyim Asy'ari pun membeberkan jika konsekuensi hukum yang timbul dari kewenangan yang besar itu akhirnya menempatkan KPU hanya pada posisi terlapor, teradu atau termohon dalam sengketa. "Statusnya hanya ada tiga itu dalam sengketa baik pemilu mau pun pemilihan", tandasnya. Dalam diskusi kamisan yang dilaksanakan untuk yang keempat kalinya oleh KPU Sulsel ini Hasyim Asy'ari mengupas tuntas penyelesaian penyelenggaraan administrasi pemilu dan pilkada serta tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pilkada.(isw)

Kamis, (12/08/2021) - KPU Kota Palopo mengikiti Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan PPID KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan di hadiri oleh Ketua KPU Palopo Abbas, Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Surahman serta Komisioner lainnya, Sekretaris dan Plh Kasubag Teknis KPU Palopo