KPU Kota Palopo Tetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025
Palopo — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025 pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Media Center KPU Kota Palopo. Rapat ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam memastikan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pleno tersebut, KPU Kota Palopo menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 128.145 pemilih, terdiri dari 63.255 pemilih laki-laki dan 64.890 pemilih perempuan yang tersebar di 9 kecamatan dan 48 kelurahan se-Kota Palopo. Berbagai Masukan dan Tindak Lanjut Pada kesempatan tersebut, KPU menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, di antaranya: 1. Kemendagri melalui KPU RI Data koreksi terkait pemilih Pilkada 2024 ditindaklanjuti dengan memastikan 869 data yang dipertanyakan, terdiri dari: 116 pemilih yang sudah terdaftar di DPT Pilkada 2024, 661 pemilih yang baru masuk kategori PDPB, 92 data tidak dimasukkan karena elemen data tidak lengkap, 20 pemilih dengan data belum lengkap, 72 pemilih yang telah pindah domisili. 2. Data Pensiunan Polri Dari 30 data pensiunan yang disampaikan, KPU berkoordinasi dengan Polres Palopo dan menetapkan: 12 orang masuk dalam DPB 2025, 11 orang tidak dimasukkan karena elemen data belum lengkap, 1 orang tidak dimasukkan karena elemen data invalid. 3. Data Pensiunan TNI Dari 42 data pensiunan dan 8 anggota baru, hasil koordinasi dengan Kodim 1403 Palopo menyatakan: 9 orang berdomisili di Palopo dan masuk DPB, 8 orang belum dapat dimasukkan karena data pendukung belum lengkap, Data anggota baru belum ditindaklanjuti karena Kodim belum menyampaikan detail data secara lengkap. 4. Selisih Data Disabilitas Perbedaan data disabilitas antara Triwulan III dan data pada Sidalih sebanyak 18 orang dijelaskan sebagai: 19 pemilih TMS yang telah meninggal dunia, Penambahan 1 pemilih baru disabilitas. 5. Potensi Ganda Data Terdapat dua catatan potensi ganda: 1 nama tidak dimasukkan karena elemen data tidak lengkap, 1 nama memiliki dua data berbeda di sistem. 6. Masukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DLH menyampaikan data penduduk meninggal dunia sebanyak 117 orang, yang setelah dilakukan verifikasi: 105 orang telah di-TMS-kan, 12 orang ditindaklanjuti pada DPB berikutnya karena data masih diverifikasi. 7. Masukan DPC PPUAD Pihak PPUAD meminta agar KPU memberikan data terbaru disabilitas untuk dilakukan pencocokan lanjutan. Penetapan Akhir DPB Triwulan IV 2025 Seluruh data dan masukan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai bagian dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Palopo Triwulan IV Tahun 2025, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 71/PP.07-BA/7373/2025. KPU Kota Palopo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas data pemilih melalui koordinasi intensif lintas lembaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap validitas data pemilih. ....
Survei Pembangunan Zona Integritas Lingkup KPU Kota Palopo
KPU Kota Palopo mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Survei Pembangunan Zona Integritas. Komitmen kami adalah memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya penyelenggaraan kepemiluan yang berintegritas. Partisipasi Anda sangat berarti untuk peningkatan kualitas layanan kami. Cukup scan QR code pada poster untuk mengisi survei secara cepat dan mudah. Mari bersama mewujudkan KPU Kota Palopo yang BerAKHLAK, membanggakan dalam melayani bangsa. ....
KPU Sulsel Gelar Rapat Evaluasi PSU Pilwalkot Palopo, Apresiasi Seluruh Stakeholder
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Evaluasi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Opu Dg. Risadju, Palopo, Rabu (20/8/2025), sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pilkada Palopo. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan PSU di Kota Palopo. "Penghargaan ini kami berikan kepada seluruh stakeholder yang berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata sehingga Pemungutan Suara Ulang di Kota Palopo dapat berlangsung aman dan damai,” ujar Hasbullah. Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras dalam menjalankan seluruh tahapan PSU. "Terima kasih kepada KPU Sulsel beserta jajarannya, PPK dan PPS yang telah melaksanakan seluruh proses tahapan pelaksanaan pilkada ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," ucapnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap proses Pilkada ke depan bisa berjalan lebih baik, aman, lancar, dan tertib. Evaluasi seperti ini, menurutnya, sangat penting sebagai bahan perbaikan ke depannya. "Proses evaluasi ini memberikan manfaat dan masukan agar pelaksanaan Pilkada di Kota Palopo ke depannya lebih baik lagi," ujarnya. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palopo, unsur Forkopimda, civitas akademika, Ketua dan Anggota KPU Sulsel, Bawaslu Palopo, Anggota KPU Palopo, perwakilan penyandang disabilitas, PPK, PPS, sekretariat PPK dan PPS, staf jajaran KPU, serta insan media. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi sekaligus komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di Sulawesi Selatan. ....
KPU Palopo Gelar Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji" di Pondok Pesantren Datok Sulaiman
PALOPO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) film "Tepatilah Janji" di Pondok Pesantren Putra Datok Sulaiman, Palopo, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih pemula, terutama kalangan santri, guna meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada Serentak 2024. Ratusan santri Pondok Pesantren Putra Datok Sulaiman terlihat sangat antusias menonton film "Tepatilah Janji," sekuel dari film sebelumnya, "Kejarlah Janji," yang diproduksi oleh KPU RI. Film ini menjadi sarana edukasi yang efektif untuk menyampaikan pesan penting tentang demokrasi dan pemilihan yang jujur dan berintegritas. Ketua KPU Palopo menjelaskan bahwa kegiatan nonton bareng ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi KPU untuk pemilih muda. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Melalui film ini, kami ingin memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula, terutama para santri, agar mereka sadar akan pentingnya partisipasi dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Film "Tepatilah Janji" menyampaikan pesan penting terkait tanggung jawab warga negara dalam memilih dan pentingnya menjaga kejujuran dalam proses demokrasi. Melalui media film, KPU berharap bisa menjangkau pemilih muda dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. KPU Palopo berharap kegiatan seperti ini akan mendorong kesadaran dan antusiasme pemilih pemula, sehingga angka partisipasi pemilih, khususnya di kalangan muda, akan meningkat dalam Pilkada Serentak 2024.....
KPU Palopo Rakor Bahas Penyusunan DPTb untuk Pilkada Serentak 2024
PALOPO - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Rakor ini diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilaksanakan di Hotel Mulia Indah Palopo pada Kamis, 17 Oktober 2024. Komisioner KPU Palopo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Iswandi Ismail mengingatkan kepada penyelenggara PPK dan PPS untuk mengoptimalkan pelayanan pindah memilih untuk Pilkada serentak tahun 2024. "Saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengoptimalkan pelayanan pindah. Teman-teman juga bisa melakukan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah masing-masing," pintanya. Sebelumnya, Iswandi Ismail menegaskan bahwa penyusunan DPTb menjadi salah satu fokus utama dalam tahapan Pilkada 2024. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan hak suaranya. "Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih di Kota Palopo, kami mengimbau untuk segera mendaftarkan diri melalui tahapan penyusunan DPTb," ujar Iswandi dalam Rakor tersebut. Dua Tahap Layanan Pindah Memilih Iswandi juga menjelaskan bahwa terdapat dua tahap layanan pindah memilih, baik untuk pemilih yang pindah masuk ke Kota Palopo maupun yang pindah keluar. Tahap pertama berlangsung hingga 28 Oktober 2024, di mana terdapat sembilan alasan atau kriteria yang memungkinkan seseorang untuk pindah memilih. Beberapa alasan tersebut meliputi pindah domisili, tugas dinas, hingga alasan personal seperti pendidikan. Untuk tahap kedua, layanan pindah memilih lebih terbatas dan hanya berlaku untuk empat alasan, yaitu karena sakit, tertimpa bencana, menjadi tahanan, atau sedang menjalankan tugas saat hari pemungutan suara. Tahap kedua ini berlangsung hingga 20 November 2024, tepat satu minggu sebelum hari pemungutan suara. Proses Pindah Memilih Iswandi menambahkan bahwa untuk mengurus pindah memilih, masyarakat dapat mendatangi PPS, PPK, maupun kantor KPU Palopo. Kata dia, KPU Palopo juga telah menginstruksikan jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk membuka posko layanan pindah memilih guna mempermudah masyarakat dalam proses DPTb. "PPK dan PPS siap siaga di sekretariat masing-masing untuk melayani masyarakat yang mengurus pindah memilih, baik masuk maupun keluar Kota Palopo. Masyarakat yang terdaftar dalam layanan ini akan masuk ke dalam DPTb," jelas Iswandi.....
Dukung Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024, KPU Palopo Sosialisasi Segmen Disabilitas
KPU Palopo menggelar sosialisasi untuk segmen pemilih disabilitas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan itu dikemas dalam bentuk Cave Demokrasi yang dilaksanakan di Warkop Switness 45 Palopo, di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Selasa 08 Oktober 2024. Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari kelompok disabilitas. "Kami berharap penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Selain itu, kami juga akan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi saat menyalurkan hak pilih di TPS," ujar Irwandi. Dikatakanya, KPU Palopo berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS). "KPU akan mengutamakan pemilih disabilitas dalam proses pemungutan suara , termasuk menyediakan alat bantu di TPS saat menyalurkan hak pilihnya," katanya. Sementara itu, Mantan anggota Bawaslu Luwu Utara, Ibrahim Umar menegaskan bahwa Pilkada adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan disabilitas. "Penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Termasuk memastikan pemilih disabilitas telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Palopo," ujar Ibrahim. Menurut Ibrahim, hal yang dapat dilakukan dalam membantu meningkatkan partisipasi pemilih seperti membuat video pendek. "Selain itu, aktif memantau proses Pilkada, serta menolak politik uang yang bisa merusak integritas pemilu," katanya. Anggota KPU Palopo Muhatzir Muh Tahmid menegaskan, pihaknya akan melibatkan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam simulasi pemungutan suara. "Keterlibatan ini diharapkan dapat memberikan masukan penting untuk pemilih sabilitas yang menyalurkan haknya. Kemudian KPU Palopo juga mengutamakan pemilih-pemilih disabilItas, Lansia dan Ibu Hamil dalam memberikan hak pilihnya di TPS ," ungkapnya. Adapun sejumlah masukan dari peserta atau PPDI dalam keterlibatannya di pilkada serentak tahun 2024. Masukan yang disampaikan seperti kelompok disabilitas yang terkendala pada ijasah dalam hal pendaftaran sebagai penyelenggara baik di KPU dan Bawaslu. Selain itu juga, PPDI meminta untuk menghadirkan finalis khusus dari perwakilan disabilitas dalam debat kandidat Pilwakot Palopo. Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk mendengarkan masukan dari komunitas disabilitas di Palopo. Tak hanya itu, mereka juga mengharapkan KPU dapat membentuk TPS khusus bagi penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, Muhatzir mengatakan jika hingga saat ini, regulasi terkait pembentukan TPS khusus belum ada. Meski demikian pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada KPU Sulsel hingga KPU RI. "Tentunya KPU Palopo membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi pemilih disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya dan berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih termasuk di Kota Palopo," ucapnya.....