Berita Terkini

3 Dimensi yang dimaksud pada syarat Lomba sebenarnya adalah hal yang sangat simpel tidak seperti yang dibayangkan oleh peserta sayembara, dimana peserta cukup membuat maskot yang dibuat dapat dilihat pada 3 sisi yaitu, depan, belakang dan samping. Hal itu dimaksukan agar dalam pengaplikasian maskot dalam bentuk nyata lebih mudah dikemudian hari. untuk itu kami lampirkan gambar ilustrasi apa yang kami maksud.

KPU Kota Palopo mengajak anda untuk berpartisipasi dalam sayembara cipta maskot Pemilihan Walikota & wakil Walikota Palopo tahun 2018. Silahkan download aturan & formulir pendaftarannya disini  

Video Penandatanganan Naskah Perjanjian Daerah Antara Pemerintah Kota Palopo dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka Pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo tahun 2018. [embed]https://youtu.be/Qdo1XTUwisI[/embed]  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Palopo, Senin (31/7) pagi. Perjanjian dana hibah ini dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakilnya pada 2018 mendatang. Ketua KPU Kota Palopo Haidar Djidar mengatakan akan mengelola dana hibah tersebut secara profesional dan transparan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar. “Terima Kasih kepada Pemkot Palopo atas dukungan kepada kami, ini merupakan langkah awal kami dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dan profesional,” kata Haidar Djidar. Sementara itu, Walikota Palopo Judas Amir berpesan kepada KPU agar mengikuti prosedur sesuai dengan aturan. Sebab jika ada salah satu prosedur yang melenceng itu dapat menjadi pemicu kekisruhan dalam pilkada serentak 2018 mendatang. “Tugas KPU kedepannya sangat berat. Olehnya itu, kami berharap KPU Palopo dapat bekerja secara profesional. Sehingga kekisruhan pada Pilkada yang lalu tidak kembali terulang,” kata Judas Amir. Total dana hibah yang akan diterima KPU ialah Rp 19.435.342.750. Dana tersebut akan dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama akan diberikan pada tahun ini senilai Rp5,5 miliar. Sementara untuk tahap dua dan tiga akan diberikan pada tahun 2018 mendatang. “Tahap awal kami akan cairkan Rp5,5 m. Sementara Rp13.935.341.750 akan dibagi dua untuk tahap dua dan tiga. Pencairannnya sendiri akan dilakukan tahun depan,” ungkap Haidar Djidar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengaku sudah siap menyambut pilkada serentak 2018 mendatang. Berbagai upaya telah dilakukan sejak dini agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dua hari terakhir, komisioner KPU Palopo membedah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru saja diterbitkan. Mereka secara sistematis mempelajari aturan yang dipimpin langsung Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar, lengkap komisioner lainnya seperti Faisal, Faisal Mustafa, Samsul Alam dan Amran Annas. Bahkan mereka juga melibatkan staf yang ada agar turut memahami regulasi yang ada. "Sudah dua hari kami mempelajari PKPU yang sudah keluar. Kami bedah sesuai dengan divisi masing-masing," kata Haedar di sela diskusi komisioner KPU Selasa Kata Haedar, ada lima PKPU yang ia pelajari bersama rekannya. Yang pertama katanya adalah PKPU terkait tahapan pilkada, kemudian PKPU terkait pemutakhiran, PKPU pencalonan, PKPU pencalonan serta PKPU terkait dana kampanye. "Intinya di sini kita sudah siap jalan. Sisa menunggu penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD," katanya. Untuk pelaksana pilkada serentak 2018 mendatang di Palopo, KPU membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar yang dibebankan ke APBD. Nilai tersebut sudah terperinci sesuai kebutuhan dengan patokan maksimal 9 pasangan calon Walikota. "Sesuai surat edaran mendagri tentang pendanaan pilkada serentak 2018, paling lambat NPHD sudah ditandatangani pada akhir Juli ini," tandas Haedar.

Jelang pilkada serentak tahun 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo terus melakukan upaya agar pilkada berjalan aman dan damai. Salah satu masalah yang kerap ditemukan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu adalah mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kisruh DPT dalam pilkada bisa disebut tidak bisa dihindari. Namun KPU Palopo berupaya meminimalisir akan hal itu. "Tanggal 18 Juli mendatang, KPU Palopo akan menggelar diskusi publik di salah satu cafe yang ada di Palopo terkait DPT dan permasalahannya. Kita mau mendengar keluhan terakit DPT, karena tidak bisa dipungkiri, permasalahan yang selalu muncul adalah soal DPT," kata Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar kepada Koranseruya.com baru-baru ini. Untuk diskusi publik nantinya, KPU Palopo akan menghadirkan mantan Ketua KPU Sulsel, Dr Jayadi Nas sebagai narasumber serta Kadisdukcapil Palopo, Asir Mangopo. Kita undang sebagai peserta, tokoh masyarakat, Kesbang serta pimpinan Parpol yang ada,” tandas Ketua FORKI Palopo itu. Sekadar diketahui, KPU Sulsel telah merilis jumlah pemilih sementara pada pilkada serentak 2018 mendatang. Khusus untuk Pilgub Sulsel 2018, jumlah pemilih sementara bertambah sebanyak 591.804 orang dari pilgub 2013 lalu. Totalnya untuk sementara mencapai 6.871.154. Sementara untuk Palopo, jumlah pemilih sementara sebanyak 160.251 orang.