Berita Terkini

KPU & Pemkot tandatangani perjanjian Hibah daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Palopo, Senin (31/7) pagi. Perjanjian dana hibah ini dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakilnya pada 2018 mendatang. Ketua KPU Kota Palopo Haidar Djidar mengatakan akan mengelola dana hibah tersebut secara profesional dan transparan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar. “Terima Kasih kepada Pemkot Palopo atas dukungan kepada kami, ini merupakan langkah awal kami dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dan profesional,” kata Haidar Djidar. Sementara itu, Walikota Palopo Judas Amir berpesan kepada KPU agar mengikuti prosedur sesuai dengan aturan. Sebab jika ada salah satu prosedur yang melenceng itu dapat menjadi pemicu kekisruhan dalam pilkada serentak 2018 mendatang. “Tugas KPU kedepannya sangat berat. Olehnya itu, kami berharap KPU Palopo dapat bekerja secara profesional. Sehingga kekisruhan pada Pilkada yang lalu tidak kembali terulang,” kata Judas Amir. Total dana hibah yang akan diterima KPU ialah Rp 19.435.342.750. Dana tersebut akan dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama akan diberikan pada tahun ini senilai Rp5,5 miliar. Sementara untuk tahap dua dan tiga akan diberikan pada tahun 2018 mendatang. “Tahap awal kami akan cairkan Rp5,5 m. Sementara Rp13.935.341.750 akan dibagi dua untuk tahap dua dan tiga. Pencairannnya sendiri akan dilakukan tahun depan,” ungkap Haidar Djidar.

Komisioner Bahas Langkah-Langkah KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengaku sudah siap menyambut pilkada serentak 2018 mendatang. Berbagai upaya telah dilakukan sejak dini agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dua hari terakhir, komisioner KPU Palopo membedah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru saja diterbitkan. Mereka secara sistematis mempelajari aturan yang dipimpin langsung Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar, lengkap komisioner lainnya seperti Faisal, Faisal Mustafa, Samsul Alam dan Amran Annas. Bahkan mereka juga melibatkan staf yang ada agar turut memahami regulasi yang ada. "Sudah dua hari kami mempelajari PKPU yang sudah keluar. Kami bedah sesuai dengan divisi masing-masing," kata Haedar di sela diskusi komisioner KPU Selasa Kata Haedar, ada lima PKPU yang ia pelajari bersama rekannya. Yang pertama katanya adalah PKPU terkait tahapan pilkada, kemudian PKPU terkait pemutakhiran, PKPU pencalonan, PKPU pencalonan serta PKPU terkait dana kampanye. "Intinya di sini kita sudah siap jalan. Sisa menunggu penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD," katanya. Untuk pelaksana pilkada serentak 2018 mendatang di Palopo, KPU membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar yang dibebankan ke APBD. Nilai tersebut sudah terperinci sesuai kebutuhan dengan patokan maksimal 9 pasangan calon Walikota. "Sesuai surat edaran mendagri tentang pendanaan pilkada serentak 2018, paling lambat NPHD sudah ditandatangani pada akhir Juli ini," tandas Haedar.

KPU Palopo Bakal Gelar Diskusi Bahas DPT

Jelang pilkada serentak tahun 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo terus melakukan upaya agar pilkada berjalan aman dan damai. Salah satu masalah yang kerap ditemukan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu adalah mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kisruh DPT dalam pilkada bisa disebut tidak bisa dihindari. Namun KPU Palopo berupaya meminimalisir akan hal itu. "Tanggal 18 Juli mendatang, KPU Palopo akan menggelar diskusi publik di salah satu cafe yang ada di Palopo terkait DPT dan permasalahannya. Kita mau mendengar keluhan terakit DPT, karena tidak bisa dipungkiri, permasalahan yang selalu muncul adalah soal DPT," kata Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar kepada Koranseruya.com baru-baru ini. Untuk diskusi publik nantinya, KPU Palopo akan menghadirkan mantan Ketua KPU Sulsel, Dr Jayadi Nas sebagai narasumber serta Kadisdukcapil Palopo, Asir Mangopo. Kita undang sebagai peserta, tokoh masyarakat, Kesbang serta pimpinan Parpol yang ada,” tandas Ketua FORKI Palopo itu. Sekadar diketahui, KPU Sulsel telah merilis jumlah pemilih sementara pada pilkada serentak 2018 mendatang. Khusus untuk Pilgub Sulsel 2018, jumlah pemilih sementara bertambah sebanyak 591.804 orang dari pilgub 2013 lalu. Totalnya untuk sementara mencapai 6.871.154. Sementara untuk Palopo, jumlah pemilih sementara sebanyak 160.251 orang.

KPU Palopo Mulai Start

KPU Kota Palopo mulai start mempersiapkan perhelatan perhelatan pesta demokrasi 2018 mendatang. Sebelum memasuki tahapan, penyelenggara pemilu ini terlebih dahulu melaunching Rumah Pintar Pemilu (RPP). Tujuannya, supaya masyarakat sudah pintar berdemokrasi setelah memasuki tahapan Pilwalkot tahun depan. Launching RPP yang diberi nama Ware tersebut diresmikan oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provensi Sulawesi Selatan (Sulsel), Khaerul Mannan di Kantor KPU Palopo, Jl. Pemuda, Kamis 6 April 2017. Disaksikan oleh Sekkot Palopo, H Jamaluddin Nuhung SH MH, Ketua KPU Palopo Haedar Djidar SH MH, Kasat Intelkam Polres Palopo AKP Andi Yusuf, Kasat Binmas Polres Palopo, AKP Marthen, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palopo, Asir Mangopo, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, Made Budiarta, para komisioner KPU Kota Palopo, dan sejumlah pimpinan parpol. Khaerul Mannan dalam sambutannya, mengatakan, RPP merupakan program dari KPU RI. Untuk wilayah Sulsel sendiri, dari 24 kabupaten/kota, hanya 15 kabupaten/kota yang mendapatkan program ini. Salah satunya adalah KPU Kota Palopo. Sampai hari ini, kurang lebih 10 kabupaten/kota yang sudah meresmikan RPPnya. “Gagasan ini dari KPU RI. Ada hal yang ingin kita sampaikan ke publik melalui RPP ini,” kata Mannan. Lanjut dia, itu berkenaan dengan tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Baik legislatif, pilpres, maupun pemilu lokal. Baik di jajaran KPU RI, KPU Provensi hingga KPU Kota. “Selama ini, kesan KPU tupoksinya hanya sebagai penyelangagra pemilu. Padahal, ada satu kegiatan yang sangat penting yang menjadi tugas pokok KPU. Salah satunya adalah pendidikan politik,” sebutnya. Pendidikan politik, kata dia, menjadi sangat penting sekali. Pasalnya, salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan demokrasi disebuah daerah, salah satu itemnya adalah tingkat partisipasi. “Di kota Palopo, kami melihat tingkat partisipasi sangat luar biasa. Pemilihan umum legislatif saja diatas 70 persen. Kita berharap itu bisa ditingkatkan lagi,” kata Mannan. Hanya saja, ukuran untuk menjalankan program RPP bukan dilihat dari tingkat tinggi atau rendahnya partisipasi itu. Melainkan mengetahui tugas dan fungsi KPU. Dalam hal ini memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. “Sekali lagi, KPU bukan hanya bertugas menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” sebutnya. Ia mengatakan, kalau masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang demokrasi dan pemilu, maka kesadaran untuk berpartisipasi akan muncul. “Kita mendorong, partisipasi bukan hanya pada saat hari ‘H’ datang mencoblos lalu pulang. Bukan seperti itu. Yang kita inginkan dari seluruh aspek kehidupan berdemokrasi, masyarakat bisa memberikan masukan pendapat dan tanggapan terhadap bagaimana proses mekanisme berjalannya demokrasi di sebuah daerah,” jelasnya. Di RRP Ware’ ini, kata dia lagi, masyarakat akan diperlihatkan bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia. Mulai dari era orde lama, baru hingga reformasi. Sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan. “Dari sini masyarakat bisa melihat, mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dihilangkan. Jika tingkat kesadaran masyarakat cukup baik dan pengetahuan yang cukup mumpuni, demikian juga penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan tanggungjawab, profesionalisme dan akuntabilitas kemandirian, netral dan sebagainya, kita sudah membayangkan proses demokrasi berjalan baik,” ucapnya. Sementara itu, Sekkot Jamaluddin Nuhung berharap, agar program RPP Ware’ bisa betul-betul berjalan. Sehingga kedepan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya pada pelaksanaan pemilu 2018 mendatang. Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Palopo, Haedar Djidar, menyampaikan, kata Ware’ yang melekat pada RPP untuk Kota Palopo, mengandung makna sebagai tempat pengambilan kebijakan yang paling tertinggi disebuah pemerintahan. “Target RPP Ware’ bagaimana memberikan informasi yang strategis kepada masyarakat. Baik informasi bersifat pemilu maupun demokrasi,” ujarnya. Tujuan kedua, lanjut dia lagi, adalah bagaimana cara memberikan edukasi. Ini sangat penting. Setelah RPP Ware’ diresmikan, dia berharap setiap minggu atau bulan, masyarakat ke KPU untuk berbagi. “Melalui RPP Ware’ ini, masyarakat bisa berpartisipasi. Masuk belajar keluar, Insya Allah sudah tahu tentang pemilu dan demokrasi,” tandasnya.

KPU Palopo Luncurkan Ware, Ini Maksudnya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, meluncurkan Rumah Pintar Pemilu (RPP), Kamis (6/4/2017). Rumah pintar pemilu tersebut diberi nama Ware'. Dalam bahasa Luwu, Ware' berarti tempat pengambilan keputusan tertinggi. Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar mengatakan rumah pintar itu merupakan sebuah gagasan dari pusat yang diimplementasikan di daerah. "Ini merupakan gagasan dari KPU pusat, kami disetiap kabupaten dan kota hanya mengimplementasikan," kata Haedar. Rumah pintar pemilu itu dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti fasilitas audio visual untuk pemutaran film, pameran, serta fasilitas simulasi pemilih. Dalam acara launcing tersebut turut hadir Sekkot Palopo, Ketua KPU Luwu Timur, Luwu Utara dan KPU Provinsi. Kantor KPU Kota Palopo terletak di Jl Pemuda, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.