Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Evaluasi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Opu Dg. Risadju, Palopo, Rabu (20/8/2025), sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pilkada Palopo. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan PSU di Kota Palopo. "Penghargaan ini kami berikan kepada seluruh stakeholder yang berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata sehingga Pemungutan Suara Ulang di Kota Palopo dapat berlangsung aman dan damai,” ujar Hasbullah. Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras dalam menjalankan seluruh tahapan PSU. "Terima kasih kepada KPU Sulsel beserta jajarannya, PPK dan PPS yang telah melaksanakan seluruh proses tahapan pelaksanaan pilkada ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," ucapnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap proses Pilkada ke depan bisa berjalan lebih baik, aman, lancar, dan tertib. Evaluasi seperti ini, menurutnya, sangat penting sebagai bahan perbaikan ke depannya. "Proses evaluasi ini memberikan manfaat dan masukan agar pelaksanaan Pilkada di Kota Palopo ke depannya lebih baik lagi," ujarnya. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palopo, unsur Forkopimda, civitas akademika, Ketua dan Anggota KPU Sulsel, Bawaslu Palopo, Anggota KPU Palopo, perwakilan penyandang disabilitas, PPK, PPS, sekretariat PPK dan PPS, staf jajaran KPU, serta insan media. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi sekaligus komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di KPU Kota Palopo, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut: klik tautan di bawa ini atau scan barcode di gambar https://kota-palopo.kpu.go.id/public/kota-palopo/dmdocument/1748402043_b4e9db5688b799babae8.pdf

Kota-palopo.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan pasangan Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. sebagai pemenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota yang digelar Selasa (27/5), pukul 10.05 WITA. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pilkada sebelumnya. Pasangan Naili – Akhmad Syarifuddin yang diusung dengan nomor urut 4 meraih suara terbanyak, yakni 47.349 suara sah, mengungguli tiga pasangan calon lainnya. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: • Nomor urut 1, Putri Dakka, S.H. – Drs. H. Haidir Basir, M.M.: 269 suara • Nomor urut 2, Dr. H. Farid Kasim – Dr. Hj. Nurhaenih: 35.058 suara • Nomor urut 3, Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. – Hj. Andi Tenri Karta, S.An.: 11.021 suara • Nomor urut 4, Naili – Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si.: 47.349 suara Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan sah hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh ketua dan anggota KPU serta memiliki kekuatan hukum tetap. klik lampiran di bawa ini https://kota-palopo.kpu.go.id/public/kota-palopo/dmdocument/1748395348_6f52b6b332ee44ac9a97.pdf

Palopo, sulsel.kpu.go.id - Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin secara resmi melepas distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2024, Jum'at (23/5/25) bertempat di kantor KPU Kota Palopo. Pelepasan distribusi logistik ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DRPD Prov. Sulsel A. Rachmatika Dewi. Sebelum melakukan pelepasan distribusi logistik, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Hasbullah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh pimpinan Ketua KPU RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Bawaslu RI, Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelepasan distribusi logistik PSU di Palopo. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ketua dan Anggota KPU RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Bawaslu RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulsel, dari Polda Sulsel dan Kodam XIV/Hasanuddin juga turut hadir dalam pelepasan distribusi logistik PSU di kota Palopo. Ini pertanda bahwa sinergitas pada PSU kota Palopo dapat memberikan dampak positif pada pelaksanaan PSU di kota Palopo.” Jelasnya Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam sambutannya menyampaikan atas nama KPU memohon bantuan kepada seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan PSU di kota Palopo. “Atas nama KPU kami memohon bantuan kepada seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan PSU di kota Palopo pada tanggal 24 Mei besok. KPU ,Bawaslu dan para pihak yang terlibat dalam PSU ini agar selalu komunikasi dan kolaborasi karena itu sangat penting agar PSU di kota Palopo berjalan dengan baik”. Jelas Afif Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya mengajak seluruh pihak yang terlibat pada PSU kota Palopo untuk berkaca pada kejadian Barito Utara. “Kami Bawaslu akan memastikan seluruh pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara di palopo berjalan dengan lancar. Kami harap tidak ada lagi PSU di atas PSU, kita harus berkaca pada kejadian di Barito Utara. Kami harap seluruh pihak yang terlibat menjaga PSU di kota Palopo agar berjalan dengan baik.” Jelasnya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Satgas Satpol PP Sawerigading dalam mengamankan PSU di kota Palopo. “Khusus pemilihan ini pemerintah provinsi sulawesi selatan membentuk satpol pp khusus yakni satgas satpol pp sawerigading untuk membantu kpu dan bawaslu dalam pengamanan psu di kota palopo. Mari bersama kita menjalankan pemilihan walikota yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hindari segala bentuk praktik buruk dalam pemilihan, jangan sampai daerah kita palopo ini pemilihannya diulang lagi.” Jelasnya Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifqinizamy Karsayuda dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI sedang merancang satu kebijakan agar Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifikasi pasangan calon jika terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). “Di barito utara ada PSU di atas PSU, tahun 2020 kita masih mengingat ada PSU di atas PSU dan di atas PSU lagi. Komisi II DPR RI sedang merancang satu kebijakan agar Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifikasi pasangan calon jika terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Kalau bisa tidak ada PSU lagi, namun jika pemenang terbukti melakukan pelanggaran TSM maka perolehan suara berikutnya yang ditetapkan sebagai pemenang”. Ungkapnya Pelepasan distribusi logistik ini dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU RI bersama Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Bawaslu RI, Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di bawah gerimis hujan yang disaksikan oleh seluruh forkopimda, stakeholder dan media yang hadir.

Palopo - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Idham Holik, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Hotel Value, Kota Palopo, Senin (19/5).  Acara tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Idham Holik hadir didampingi oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbullah, serta anggota KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya dan Upi Hastati. Turut hadir pula anggota KPU Palopo Iswandi Ismail dan Sekretaris KPU Andi Irwan. Idham Holik menegaskan pentingnya penyelenggaraan PSU berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas. "Kita harus memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada ulang dan PSU berjalan dengan transparan, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik," ujar Idham. Ia juga mendorong badan adhoc, khususnya PPK dan PPS, untuk aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih berdasarkan 12 prinsip penyelenggaraan pemilu. "Saya yakin partisipasi akan meningkat. Ini adalah tantangan kita untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan publik," tambahnya. Selain itu, Idham menekankan pentingnya distribusi surat pemberitahuan pemilih agar tidak ada warga yang terlewat dalam menggunakan hak pilihnya. "Saya minta rekan-rekan PPS untuk memastikan distribusi surat pemberitahuan benar-benar sampai ke tangan pemilih melalui KPPS," tegasnya. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, turut memberikan penguatan kepada peserta Bimtek.  Ia mengingatkan pentingnya persiapan teknis yang matang jelang hari pelaksanaan PSU yang tinggal menghitung hari. "Kita harus berikan penguatan kepada KPPS dalam menjalankan tugas teknis. Supervisi harus dilakukan terkait kesiapan TPS, proses pemungutan suara hingga rekapitulasi," ungkapnya. Hasbullah juga mengajak badan adhoc untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan momen PSU ini sebagai kontribusi positif bagi daerah. "PPK dan PPS memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. PSU ini harus kita maknai secara positif, bukan sebaliknya," tandasnya. Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Palopo, serta jajaran staf KPU Palopo.

Palopo -- Kekurangan surat suara alias "susu" PSU sebanyak 615 lembar tiba di KPU Kota Palopo pada hari Minggu (04/05/2025) dini hari pukul 02.10 WITA.  Kedatangan kekurangan surat suara tersebut setelah dijemput langsung oleh tim yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Marzuki Kadir di Percetakan PT. Gramedia Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat.  Marzuki Kadir menjelaskan bahwa surat suara yg tiba tersebut merupakan surat suara cadangan PSU. "Dari 2.000 lembar kebutuhan surat suara cadangan PSU terdapat 615 lembar yg kurang dan rusak". jelasnya. Maka kata Marzuki lagi 615 lembar surat suara yg datang ini nantinya akan digunakan sebagai cadangan jika ada PSU setelah pencoblosan. Lebih jauh mantan Ketua KPU Pangkep ini menyebutkan dengan tibanya kekurangan surat suara ini maka seluruh kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan PSU putusan MK sudah lengkap. "Tidak hanya surat suara tetapi semua kebutuhan logistik pemilu lainnya semua juga sudah ada dan kengkap sehingga kami tinggal menunggu waktu pendistribusiannya sesuai jadwal tahapan", pungkasnya. Penjemputan kekurangan surat suara tersebut juga turut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli, staf KUL KPU Kota Palopo Ulfa Amrullah, anggota Polres Palopo dan Kodim 1403 Palopo. Seperti diketahui MK memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo dimana hari H pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 mendatang.