Berita Terkini

HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KOTA PALOPO Berdasarkan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. PPS Kelurahan pada Kota Palopo telah melaksanakan tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023. 2. PPS Kelurahan pada Kota Palopo menetapkan calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terpilih dari Hasil Seleksi sebagaimana daftar terlampir. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk segera melakukan pengunggahan mandiri dokumen administrasi ke siakba.kpu.go.id dan melakukan skrening Riwayat kesehatan 4. Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada KPPS Kelurahan masing-masing Helpdesk Pembentukan KPPS KPU Kota Palopo Alamat :Jl. Pemuda. Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Kontak : 0822 8399 0116 Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui. Klik lampiran di bawa ini PENGUMUMAN HASIL KPPS KOTA PALOPO

PENGUMUMAN NOMOR : 1034/PP.04.1-Pu/7373/2023 TENTANG HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KOTA PALOPO Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. PPS Kelurahan pada Kota Palopo telah melaksanakan tahapan pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2023. 2. PPS Kelurahan pada Kota Palopo menetapkan calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang lulus dalam penelitian administrasi sebagaimana daftar terlampir. 3. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui. klik link di bawa ini https://kota-palopo.kpu.go.id/public/kota-palopo2/dmdocument/1703498197PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON KPPS KOTA PALOPO.pdf  

PALOPO - Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Palopo melaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) di Palopo Beach Hotel, Minggu 24 Desember 2023. Rakor ini membahas terkait progres penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS).  Serta juga membahas akses Internet di Lokasi TPS pada Pemihan umum tahun 2024. Anggota KPU Divisi Data dan Perencanaan, Iswandi Ismail mengatakan jika rakor yang dilaksanakan hari ini juga telah dilakukan KPU RI. "Untuk itu KPU Kabupaten/Kota juga diminta untuk melaksanakan kegiatan yang sama dalam membahas terkait progres penyusunan data DPTb," katanya. "Jadi rakor ini juga memang untuk membicarakan terkait data pemilih tempat pemungutan suara dan akses internet di TPS," sambungnya. Dia juga mengungkapkan bahwa pada kegiatan Rakor ini, pihaknya juga menghadirkan Haris Mubarak yang juga Mantan Komisioner KPU Palopo sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. "Pemateri yang kita hadirkan pada kegiatan ini yakni Haris Mubarak. Beliau juga pernah menjabat anggota KPU sebagai Divisi data dam perencanaan. Jadi saya berharap kepada PPK dan PPS untuk menyimak pemaparan materinya," ujarnya. Dalam kegiatan Rakor ini juga turut dihadiri pihak Dukcapil Palopo, Lapas Kelas II-A, Kasubag Data Provinsi Sulsel, PKK dam PPS serta Staf KPU Palopo.

PALOPO - Mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan Perolehan suara. Simulasi pemungutan dan perhitungan Perolehan suara ini dilaksanakan di Tribun Lapangan Pancasila Kota Palopo. Sabtu (23/12/2023). Pada simulasi ini, KPU Palopo menampilkan 4 kotak suara yang digunakan dalam simulasi pemungutan dan perhitungan perolehan suara.  Adapun 4 Kotak suara yakni, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Simulasi ini juga memeragakan 7 orang yang berperan sebagai anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian ada sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), beberapa orang sebagai saksi, dua anggota pengamanan TPS dan beberapa orang yang sebagai pemilih.  Anggota Komisioner KPU Palopo Divisi Data dan Perencanaan, Iswandi Ismail mengatakan jika simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan simulasi pemungutan dan perhitungan suara ini pada Pemilu 2024.  "Tujuan simulasi ini dilakukan untuk mencari gambaran seperti apa nantinya kondisi real yang ada pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024," katanya. "Kemudian nanti kita akan bisa melihat langsung bagaimana mekanisme tata cara dalam melaksanakan pemungutan suara ini," sambungnya. Dia menyebut jika simulasi yang dilaksanakan ini, pihaknya hanya mensimulasikan 4 jenis surat suara. "Dalam simulasi ini kita hanya mensimulasikan 4 jenis surat suara. Simulasi ini minus surat suara pilpres. Jadi yang ada saat ini yang dilakukan simulasi yaitu surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," sebutnya. Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Muhatsir mengatakan, jika pihaknya juga telah melaksanakan bimtek kepada jajaran PPK dan PPS se-Kota Palopo.  "Kita juga sudah melakukan simulasi bersama PPK dan PPS. Serta Bimtek pengunaan aplikasi Sirekap," ungkapnya. Dijelaskannya, dalam simulasi yang dilaksanakan itu pihaknya juga memperkenalkan pengunaan aplikasi Sirekap. "Jadi untuk penghitungan perolehan suara nanti kita akan menggunakan aplikasi Sirekap. Untuk penggunaannya ini juga telah dilakukan simulasi kepada jajaran PPK dan PPS saat bimtek dua hari kemarin," katanya. Sekadar diketahui, aplikasi Sirekap yang digunakan itu sebagai alat bantu mengetahui hasil perolehan suara di setiap TPS untuk nanti disandingkan dengan hasil rekapitulasi secara manual. Dalam kegiatan simulasi ini dihadiri Komisioner KPU Palopo, Irwandi Djumadin, Muhatsir, jajaran Bawaslu, Perwakilan Kejaksaan, Partai Politik, Kesbangpol, PPK dan PPS serta staf KPU Palopo.

kota-palopo.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara.  Bimtek ini diikuti PPK dan PPS se- Kota Palopo, dibagi menjadi dua Gelombang dan dua sesi yang dilaksanakan di Palopo Beach Hotel, 21-22 Desember 2024, Gel 1 PPK dan PPS (Wara Selatan, Sendana, Mungkajang, Wara Barat dan Telluwanua, jumlah peserta 97 orang) Gel 2 PPK dan PPS (Wara, Wara Timur, Wara Utara dan Bara, jumlah peserta 92 orang). Hadir pula dalam bimtek tersebut Dr Haedar Djidar,S.H,M.H,. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, Komisoner Bawaslu Asbudi Dwi Saputra kordiv HP2H .  adapun pelaksanaan bimtek tersebut merupakan giat yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap tahapan kegiatan kepada PPK dan PPS yang akan diteruskan ke KPPS. Anggota Komisioner KPU Palopo, Hary Zulfikar mengatakan jika kegiatan ini membahas terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). "Kemudian rekapitulasi suara di PPK, tanda pemberian suara sah dan tidak sah pada surat suara, hinga pemungutan dan penghitungan suara," katanya dalam sambutannya. Dia mengatakan jika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) adalah ujung tombak dari jajaran KPU. "KPPS ini adalah ujung tombak pada pemilihan umum 2024." katanya. Sementara itu, Komisioner KPU Palopo Muhatzhir Muh Hamid, dalam bimtek tersebut memandu langsung proses simulasi penghitungan dan rekapitulasi suara, serta pengisian formulir Model C dan C1. Tak hanya itu, bimtek yang dilaksanakan KPU itu juga memperkenalkan penggunaan aplikasi Sirekap bagi PPK dan PPS se- Kota Palopo. Aplikasi yang nantinya akan digunakan KPPS untuk mengunggah hasil penghitungan suara dalam sebuah aplikasi yang bernama SIREKAP (sistem informasi rekapitulasi ). Dimana aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu mengetahui hasil perolehan suara di setiap tps untuk nanti disandingkan dengan hasil rekapitulasi secara manual.

Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Palopo menggelar bimbingan teknis persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).   Bimtek persiapan KPPS itu diikuti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Palopo.   Bimtek KPPS Pemilu 2024 dibagi menjadi dua menjadi 2 sesi yang dilaksanakan Hotel Harapan, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Sabtu (09/12/2023).   Ketua KPU Palopo Abbas Djohan, mengatakan bimtek ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi anggota PPK dan PPS untuk memahami regulasi dan peraturan pembentukan anggota KPPS.   "Bimtek ini dilakukan sesuai dengan juknis dari KPU Sulsel dan KPU RI. Dimana Penerimaan pendaftaran anggota KPPS ini dibuka pada 11 Desember sampai 20 Desember 2023," kata Abbas.   Abbas mengungkapkan bahwa PPS dan PPK dalam perekrutan KPPS untuk tidak asal rekrut, tetapi harus sesuai dengan persyaratan yang ada, serta memiliki sumber daya manusia (SDM).   "Rekrut yang memiliki kemampuan SDM dan yang terpenting merekrut KPPS sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada," ungkapnya.   Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis KPU Palopo, Muhatzir menyebut jika pada Pemilu 2024, pihaknya akan merekrut 3.542 orang KPPS.   "Untuk petugas KPPS sebanyak 3.542 orang, dimana setiap TPS akan bertugas 7 orang KPPS. Perekrutan KPPS bukan hal yang mudah untuk dilakukan," sebutnya.   "Petugas KPPS ini disebar di 506 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 48 Kelurahan dari 9 Kecamatan di Kota Palopo," tambahnya.   Dalam kesempatan itu pula Komisioner KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya, mengingatkan kepada PPK dan PPS beberapa komponen yang menjadi dasar dalam merekrut penyelenggara KPPS.    "PPS dan PPK harus memperhatikan calon Kpps harus memilik integritas, Profesionalitas dan loyalitas dalam kinerja penyelenggaraan Pemilu," ujarnya.   Bimtek ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang menjadi mitra KPU, yakni Dinkes, BPJS Kesehatan, Satpol-PP dan Kesbangpol.